Make your own free website on Tripod.com
Suluh Demokrasi
Megawati Soekarno Putri:
Pemerintah yang Bertanggung Jawab



Suluh Demokrasi - Apa Kabar - Acara halal bil halal di rumah Megawati Soekarnoputri, Kebagusan Jakarta Selatan pada Senin (9/2) itu berlangsung sederhana. Namun, dari kesederhanaan itu muncul pesan Mega yang cukup menyentak ratusan tamu dan tokoh masyarakat yang hadir.

"Jangan salah alamat", kata Mega dalam salah satu bagian dari pidato itu. Maksudnya, Mega mengingatkan, kepada rakyat Indonesia yang sedang kelaparan karena kesulitan mencari bahan pangan ini, untuk tidak terpancing oleh upaya mengalihkan isu sentral ke isu sara. Dan memang, belakangan sekelompok orang sedang menggarap untuk mengalihkan sasaran kemarahan rakyat itu.

Kesalahan pemerintah dalam mengelola negara ini dicoba untuk ditutupi. Sementara rakyat digiring untuk berpikir dan bersikap rasialis. Lalu diciptakanlah umpan, Sofyan Wanandi dan CSIS dikaitkan dengan peristiwa bom di rusun Tanah Tinggi. Sofyan simbol Cina dan CSIS diidentikan dengan Katolik.

Nah, kondisi itulah yang membuat Megawati prihatin. "Hal itu sungguh merupakan manuver politik yang sangat beresiko tinggi, karena akan memicu kian membesar dan melebarnya ancaman bahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita", kata Mega.

Mega minta agar rakyat perlu mengenali permasalahannya secara benar. "Oleh karena itu, atas kebangkrutan negara yang terjadi sekarang ini, ajukan tuntutan pertanggung jawaban pada alamat yang benar. Sekali lagi saya tegaskan jangan salah alamat !", tegasnya.

"Sudah saatnya mereka secara ksatria mempertanggung jawabkan berbagai kebijakan yang telah mengantar kita pada krisis berkepanjangan. Jangan sampai rakyat justru yang dibebani tanggung jawab atas kesalahan para eksekutif penyelenggara negara dan perekonomian bangsa", katanya.

Untuk itu, ia minta kepada mereka yang merasa sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, untuk mendesak pemerintah dan kepala pemerintahan untuk memberikan tanggungjawabnya.

Di antara ratusan massa yang hadir pada acara yang diprakarsai Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, kalangan Senat Mahasiswa se Jakarta, dan sejumlah kelompok Mahasiswa Islam ini, tampak tokoh-tokoh tua seperti, Ketua PNI Baru Ny. Supeni, Dahlan Ranuwihardjo, SK Trimurti, Permadi, Frans Seda. Juga pendukung setia Megawati yang juga Ketua Cabang PPP Solo, Mudrick M Sangidoe dan seniman yang juga koordinator Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (SIAGA), Ratna Sarumpaet. Hadir pula sejumlah diplomat asing termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Stapleton J. Roy.

Dalam naskah pidatonya, Mega minta kepada wakil rakyat untuk menanyakan pada pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi sebesar 7% yang selama ini dibangga-banggakan, sementara setiap kepala manusia Indonesia harus menanggung hutang berkisar sebesar kurang lebih Rp 7.000. 000 dalam hidupnya. Hitungan ini berdasarkan nilai tukar 1 US $ = Rp 10.000 dan jumlah hutang luar negeri Indonesia sebesar $ 140 Milyar, dan penduduk Indonesia 200-juta jiwa.

Disinggung pula dalam pidato tersebut, perekonomian yang dibangun oleh Orde Baru tidak dilandaskan pada perekonomian rakyat, tapi hanya memperkaya kerabat penguasa dan mereka yang dekat kekuasaan. Hal tersebut diibaratkan oleh Mega sebagai bangunan di atas pasir. Sekali kena ombak, runtuh semuanya.

Pemerintah saat ini tak mampu lagi mengontrol melonjaknya harga-harga kebutuhan rakyat. Dan, kondisi ini telah merebak menjadi keresahan di berbagai daerah dan berkembang menjadi gelombang massa yang menyimpan potensi amok.

"Penjarahan toko-toko yang terjadi di berbagai daerah, sudah harus kita lihat sebagai persoalan serius", katanya.  Oleh karena itu, Mega minta agar pejabat negara segera menghentikan pernyataan yang menutup-nutupi kenyataan. Juga, segera dihentikan pendekatan-pendekatan dan penanganan yang hanya bersifat psikologis, seperti pencanangan berbagai "gerakan" semu, justru akan memicu menggejalanya "penyakit sosial" yang lebih kompleks.

TENGOKLAH SEJARAH

Dalam pidatonya, Megawati juga mengajak masyarakat untuk bercermin dengan membuka kembali lembaran sejarah perjalanan bangsa. Dulu, isu penurunan harga, korupsi dan kekeliruan penyelenggara negara pernah dipakai sebagai isu sentral berdirinya Orde Baru tahun 1966.

Tapi yang membuat Mega heran, kalau pada tahun 1966 rakyat begitu termobilisir dengan baik untuk mampu melihat dan memutuskan kepada siapa yang dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kenaikkan harga. "Mengapa tiba-tiba sekarang ini seolah kita semua menjadi buta dan takut melakukannya? Kaca mata dan matahati jenis apakah yang kita miliki hari ini hingga membuat kita tak mampu lagi membaca dan menilai keadaan?", kata Mega.

Berdasarkan pemikiran itu, muncul kritik terhadap moral para aktivis kampus yang ditahun 1966 dulu begitu gagah berani menyuarakan suara penderitaan rakyat, tapi sekarang menghilang di saat terjadi situasi kenaikan harga yang jelas-jelas mencekik kehidupan rakyat berikut merajalelanya korupsi, bahkan ditambah lagi dengan kolusi dan nepotisme yang sudah begitu jelas terjadi di depan mata.

ABRI, dalam pidato Mega juga mendapat kritik. Para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang di tahun '66 gigih mendukung gerakan dengan mengatas-namakan Amanat Penderitaan Rakyat dan pemurnian pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila, sekarang dinilai tidak berani bersuara.

Agaknya, kritik Mega itu muncul di tengah situasi melemahnya legitimasi Orde Baru: apakah saat ini pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila? Apakah korupsi, nepotisme beda dengan tahun 66? Apakah harga-harga kebutuhan pokok tak sulit dijangkau, seperti halnya di tahun 66?" Jangan salah alamat," kata Mega. (apa kabar)