Make your own free website on Tripod.com
Suluh Demokrasi
Jika CBS Gagal Akibatnya Tragis untuk Presiden



Suluh Demokrasi - TEMPO Online - Ibarat tangga lagu-lagu, yang menjadi hit berita media massa Indonesia pekan-pekan ini pastilah currency board system (CBS). Jika diamati, dua minggu terakhir ini panggung debat ekonomi di media masa didominasi oleh usulan Steve Hanke, profesor ekonomi terapan dari The John Hopkins University, mengenai kemungkinan diterapkannya satu sistem moneter yang paling primitif yang masih bertahan di jaman ekonomi modern itu.

Steve Hanke sendiri bukanlah orang baru dalam percaturan CBS. Antara lain dia mengarang tiga buah buku yang berkaitan dengan CBS dan turut membidani penerapan sistem ini di Argentina, Estonia, Lithuania, Bulgaria, dan Bosnia. Dari segi ini dia memiliki reputasi yang baik. Akan tetapi banyak pengamat mencurigainya. Pertama, karena ia masuk Indonesia melalui cara yang kurang lumrah yaitu melalui Peter Gontha sehingga menguatkan dugaan bahwa "pihak keluarga" mempunyai maksud tertentu di balik penerapan CBS. Kedua, dia adalah vice chairman dari perusahaan spekulasi valas yang berbasis di Kanada yaitu The Frieberg Group of Companies. Karena itu sejumlah pengamat luar negeri mempertanyakan niat baik Hanke. Jangan-jangan ada udang di balik batu, atau malah ingin menjerumuskan rupiah ke jurang yang lebih dalam lagi.

Terlepas dari integritas dan identitas Hanke, CBS tampaknya akan dilaksanakan juga walaupun IMF dan negara donor menyatakan ancaman dan keberatan. Dari sudut pandang Presiden Soeharto, program IMF telah gagal memberikan perbaikan. Malahan krisis yang tadinya hanya berkisar pada utang konglomerat, kini telah mengancam legitimasi kekuasaan Presiden. Sepahit apa pun pil yang diberikan oleh Hanke, Soeharto akan meminumnya karena tidak ada alternatif lain yang dengan cepat mengatasi kemelut ekonomi dan politik. Kalau pun Hanke adalah seorang dukun yang hanya bisa memberikan janji palsu, Presiden akan tetap mempercayainya.

Dari sejarah ekonomi modern, tampaknya CBS memiliki rekor yang sempurna, jauh meninggalkan sistem moneter lainnya. Di negara-negara yang pernah menerapkan CBS, tidak pernah ada devaluasi, inflasi sangat rendah, suku bunga jangka panjang sangat rendah walaupun suku bunga antar bank bisa berfluktuasi antara nol sampai ribuan persen, jarang ada bank besar yang bangkrut, dan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dibanding negara-negara tetangganya yang tidak menerapkan CBS. Hanya saja sampai saat ini CBS baru terbukti ampuh di negara-negara kecil seperti Hongkong, Brunei, Estonia, Bulgaria dan Bosnia. Negara berukuran menengah yang menerapkan CBS hanyalah Argentina saja. Salah satu keberatan yang diajukan untuk Indonesia adalah bahwa negara kita terlalu besar sehingga mungkin CBS tidak akan efektif. Inilah yang belum teruji, dan kalau begitu Indonesia akan menjadi kelinci percobaan pertama sebagai negara besar yang menerapkan CBS.

Pada intinya CBS adalah suatu sistem moneter yang mensyaratkan penerbitan base money (M0 / M-nol) yang dijamin sepenuhnya oleh cadangan devisa. Jika CBS diterapkan pada bulan Maret mendatang jumlah M0 diperkirakan mencapai Rp 45 trilyun atau setara dengan sembilan milyar dollar jika kurs ditetapkan Rp 5.000 per dollar. Akan tetapi, pada saat itu bank umum sudah pasti tidak akan mampu memenuhi kewajibannya ke BI sebesar kurang lebih Rp 25 sampai 30 trilyun. Jadi cadangan devisa yang harus dipakai untuk melindungi nilai rupiah adalah sebesar 15 milyar dollar atau hampir setara dengan jumlah M1 yang beredar sekarang. Jadi kalau CBS dilaksanakan, nilai uang yang terlindungi hanya sebatas M1 saja atau uang untuk transaksi plus untuk berjaga-jaga.

Akan halnya broad money (M2) atau M1 ditambah deposito yang sekarang nilainya Rp 370 trilyun hanya terlindungi sebesar 20 persen saja, bila cadangan devisa kita benar berjumlah 17 milyar dollar. Inilah yang menimbulkan kontroversi, sebab dalam keadaan panik orang akan mencairkan depositonya dan memilih memegang dollar. Jadi dalam kondisi ini jelas rupiah tidak akan mampu bertahan di angka 5.000. Seandainya deposan panik, yang akan terjadi adalah terancamnya likuiditas bank sehingga suku bunga antar bank akan melonjak sampai ratusan atau bahkan ribuan persen. Akhirnya, industri perbankan akan kolaps. Karena pemerintah sudah menjamin keutuhan deposito, maka pemerintah terpaksa harus mengeluarkan surat utang jangka panjang atau obligasi. Pemerintah tidak akan mampu membayar semua deposito secara tunai karena dalam CBS tidak diperkenankan mencetak rupiah tanpa ada tambahan cadangan devisa. Pencairan obligasi menjadi sangat tergantung pada kecepatan penjualan aset bank yang mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu prasyarat diberlakukannya CBS adalah tidak adanya panik semacam ini.  Aktivis CBS justru menegaskan bahwa, panik dengan sendirinya akan hilang pada saat CBS diterapkan. Ini ditunjukan dengan pengalaman di Hongkong, Argentina, dan Bulgaria yang dilanda panik sebelum diterapkannya CBS. Bahkan dari sisi teknis, keadaan di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Argentina pada tahun 1991 atau Bulgaria pada tahun 1997. Cadangan devisa mereka pada saat itu tidak cukup untuk menutupi jumlah uang kartal yang beredar, sedangkan di kita sekarang jumlahnya malah lebih dari itu.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah kondisi psikologis masyarakat Indonesia saat ini sama dengan rakyat Argentina dan Bulgaria pada saat itu. Jawaban mengenai hal ini terpulang kepada lubuk hati masing-masing. Bila semua orang panik, CBS atau bukan CBS, industri perbankan akan kolaps. Hanya saja dalam CBS, bank yang tidak sehat akan cepat tersingkir karena BI tidak lagi menjadi lender of last.

Masalah lain yang selalu terukir adalah apakah CBS akan mampu memecahkan masalah utama yang menjadi pangkal terjadinya krisis ini, yaitu utang swasta. Jawabannya jelas tidak, karena utang ini hanya bisa dibayar kalau ada capital inflow baru. Yang terjadi sekarang adalah justru capital flight. Di sinilah justru peran IMF dan tim Radius sangat menentukan. Dukungan IMF merupakan refleksi dari kepercayaan pemodal asing sehingga mereka akan mau melakukan restrukturisasi dan roll over utang. Tanpa ini jelas kita tidak mungkin membayar utang.
Kalaupun presiden tetap bersikeras untuk menerapkan CBS tanpa persetujuan IMF, maka yang akan dilakukan pemerintah adalah memperketat pengawasan terhadap pelarian modal dan secara sepihak membekukan semua pembayaran utang swasta dan pemerintah. Ini akan mengakibatkan lunturnya kepercayaan pemodal asing terhadap Indonesia. Pengalaman Brazil menunjukan bahwa hal seperti ini mengakibatkan tidak adanya lagi investor yang masuk selama sepuluh tahun. Ini berarti pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai dua atau tiga persen saja, karena pertumbuhan yang selama ini kita nikmati lebih banyak ditentukan oleh jumlah investasi asing.

Berdasarkan perkembangan terakhir jelas bahwa Presiden akan tetap kukuh dengan pendiriannya karena secara politis dia sudah kepepet. Dalam situasi seperti ini, pertimbangan ekonomis yang berdasarkan wisdom akan tersingkir oleh pertimbangan politis yang berdasarkan logika strategis. Setidaknya bagi ekonom, penerapan CBS hanya akan menghasilkan dua kemungkinan. Kalau CBS sukses, masalah utama krisis ini akan tetap tidak terpecahkan walaupun mungkin CBS dapat mempermudah proses pemecahannya. Kalau tidak sukses, yaitu di mana deposan tidak percaya pada sistem ini, maka krisis ini akan memuncak dengan cepat tanpa ada yang bisa mengendalikan. Yang jelas kedua-duanya baik untuk rakyat, walaupun yang terakhir sangat tragis buat Presiden. Bila puncak krisis tercapai, suksesi akan lebih mudah dilakukan. Bila CBS berhasil, kita akan kembali seperti semula. (Imam Sugema-Kandidat doktor ekonomi pada Australian National University)