Make your own free website on Tripod.com
Suluh Demokrasi

PDI Perjuangan Tolak Pertanggungjawaban Presiden


Dalam pernyataan politik Partai demokrasi Indonesia tertanggal 3 Maret 1998, DPP Partai Demokrasi Indonesia dengan tegas menolak pertanggungjawaban presiden/mandataris MPR masa bakti 1993-1998 yang dibacakan di depan Sidang Umum MPR pada tanggal 1 Maret yang lalu. Dalam pernyataannya itu DPP PDI mengatakan bahwa dalam kenyataan terdapat hal-hal yang sangat mendasar yang sengaja diabaikan dan tidak disampaikan secara jujur dan terbuka dalam pertanggungjawaban itu, khususnya yang terkait dengan pelaksanan Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Penolakan tersebut oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia didasarkan pada enam hal, yaitu:

  1. Pembangunan bidang politik dan hukum yangseharusnya sebagai manifestasi Indonesia sebagai negara hukum ("rechtstaat") yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, telah sangat terabaikan dan bahkan dalam praktek selama ini telah digeser ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang semata berdasarkan kekuasaan ("machtstaat").
  2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dijadikan satu-satunya pembuktian tegaknya kedaulatan rakyat dan kesuksesan pelaksanaan demokrasi Pancasila, justru merupakan bukti yang sangat nyata bahwa asas kedaulatan rakyat digusur dengan cara pemaksaan kehendak kekuasaan yang dibuktikan melalui rekayasa politik kekuasaan yang puncaknya melahirkan peristiwa 27 Juli 1996 berdarah yang menjadi keprihatinan nasional maupun dunia internasional.
  3. Krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis yang meluas di segala bidang dan pada akhirnya bermuara pada krisiskepercayaan rakyat terhadap pemerintah, berdasarkan penilaian kami justru merupakan bukti bahwa segala sesuatu yang dikatakan sebagai sukses pembangunan nasional selama ini ternyata dibangun di atas dasar yang semu yang penuh dengan rekayasa, manipulasi, seiring dengan merajalelanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini dibiarkan menggerogoti mental, moral dan sikap hidup bangsa.
  4. Kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh daerah selama tahun-tahun terakhir ini, membuktikan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional semakin melebar dan membesar sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dan kepemimpinan nasional yang dirasakan tidak terbuka, penuh rekayasa, tidak adil dan melecehkan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini ketidakpercayaan rakyat semakin dipertebal dengan kenyataan bahwa seluruh institusi peradilan (lembaga yudikatif) dan lembaga perwakilan (legislatif) telah sepenuhnya terkooptasi di bawah pengaruh tekanan kekuasaan.
  5. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya surut ke titik nol, tetapi justru menjadikan semakin besarnya utang luar negeri (kurang lebih 140 milyar dollar AS) yang sangat membebani rakyat dan membuat perekonomian bangsa menjadi sangat bergantung pada bantuan (kekuatan) luar negeri. Sementara pemerataan sama sekali tak terbukti karena yang nyata terasa adalah melebarnya jurang sosial antara kaya-miskin. Sedangkan stabilitas nasional berada dalam kondisi kritis dan berpotensi rawan perpecahan.
  6. Di tengah suasana kebangrutan ekonomi negara, berita tentang kekayaan Presiden Soeharto pribadi sejumlah 16 milyar dollar AS sebagaimana ditulis majalah "Forbes" terbitan 28 Juli 1997, seharusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban pribadi Presiden/Mandataris MPR 1993/1998 kepada seluruh rakyat Indonesia. (sw/sd)