Make your own free website on Tripod.com
Suluh Demokrasi

PENGUASA LAKUKAN PERANG PSIKOLOGIS


Aktifis-aktifis pro demokrasi menghilang. Berita yang mula-mula tersiar melalui media internet, beberapa hari belakangan ini mulai dilansir beberapa media massa nasional. Haryanto Taslam, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, misalnya, sudah satu bulan tidak diketahui kabarnya sejak menghilang pada pertengahan Maret yang lalu. Hilangnya Haryanto hampir bersamaan dengan hilangnya beberapa aktifis pro demokrasi lainnya, setidaknya sembilan orang aktifis pro demokrasi lainnya juga menghilang (Lihat: Daftar Aktifis Yang Hilang) sejak berakhirnya Sidang Umum MPR hingga awal April ini. Memang seorang di antaranya, Pius Lustrilanang, sudah kembali ke rumahnya, namun hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan.

"Daftar Aktifis Hilang" itu sepertinya akan terus bertambah panjang, sejalan dengan maraknya demonstrasi di kampus-kampus belakangan ini. Setidaknya enam mahasiswa Universitas Gajah Mada "menghilang" sejak bentrokan dengan aparat 3 April lalu. Sepertinya sudah menjadi "tradisi" di Indonesia, setiap kali terjadi bentrokan dengan aparat keamanan, ada saja aktifis yang menghilang. Masih lekat dalam ingatan kita, tragedi "Sabtu Kelabu" 27 Juli 1996, tercatat dalam laporan Komnas HAM, 24 orang hilang. YLBHI Jakarta malahan menyebutkan angka 182 untuk jumlah orang yang hilang dalam peristiwa itu.

Tuduhan masyarakat akan hilangnya para aktifis demokrasi langsung diarahkan kepada pihak penguasa, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Rejim orde baru memang seringkali melakukan shock teraphy pada pihak-pihak yang dianggap mengganggu "keamanan negara". Setidaknya rejim orde baru sudah mengakui dilakukannya shock teraphy kepada para penjahat kambuhan pada awal dasawarsa 1980-an. Pada masa itu orang-orang yang dikenal sebagai penjahat kambuhan banyak yang diketemukan tewas dengan peluru di tubuhnya. Dalam kasus tersebut, terdapat pro dan kontra di masyarakat, karena walaupun tindakan penguasa tersebut jelas-jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia, namun sasarannya jelas orang-orang yang meresahkan masyarakat. Lain halnya apabila sekarang sistem yang sama diterapkan kepada para aktifis pro demokrasi yang jelas-jelas memperjuangkan hak-hak Rakyat.

Penguasa tampaknya memang sedang melakukan perang psikologis kepada rakyat-rakyatnya yang bersuara vokal. Dalam pemberitaan-pemberitaan di dalam media massa, misalnya, berita mengenai hilangnya para aktifis pro demokrasi disertai dengan berita-berita diketemukannya mayat-mayat tak dikenal di sekitar wilayah Jabotabek. Pemberitaan tersebut jelas-jelas dibuat untuk membentuk situasi ketakutan pada kelompok-kelompok pro demokrasi di dalam masyarakat. Opini publik digiring untuk tidak bersuara vokal, karena akan ada semacam hukuman terhadap orang yang bersuara vokal, dan itu dilakukan di luar hukum yang berlaku.

Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu tersebar berita penyamaran intel sebagai sopir taksi. Dalam berita yang belum diketahui pasti kebenarannya itu, disebutkan seorang karyawan yang diajak untuk berbicara tentang politik oleh seorang intel yang menyamar sebagai sopir taksi yang ditumpanginya. Setelah terjebak dalam sebuah pembicaraan politik, karyawan tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya dan diinterogasi selama empat hari! Di luar dari benar atau tidaknya berita tersebut, tersebarnya berita itu saja sebenarnya sudah merupakan cara yang sangat efektif untuk menakut-nakuti rakyat, khususnya masyarakat golongan menengah, agar tidak berbicara vokal di depan orang yang tidak dikenal. Situasi ketakutan ini disengaja untuk memutuskan mata rantai penyebaran berita-berita politik yang secara alamiah dan wajar telah terbentuk dalam budaya masyarakat Indonesia.

Kita lihat saja, apa lagi cara-cara yang akan dilakukan penguasa untuk melaksanakan perang psikologis ini. Namun nampaknya kelompok-kelompok pro demokrasi masih belum bisa dikalahkan oleh cara-cara ini. (S.W./Suluh Demokrasi)