Untuk Pembebasan, Pencerdasan dan Pemberdayaan Rakyat
Suluh Demokrasi, No.5 Tahun I, 1998
email : suluhdemokrasi@pcpostal.com
Terakhir diperbaharui : 1 Oktober 1998
| REFORMASI ATAU REVOLUSI ? Setelah pergantian pucuk pimpinan nasional selama empat bulan, boleh dibilang belum ada hasil nyata yang dilakukan oleh pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Habibie yang bisa dirasakan oleh Rakyat Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat masih tetap berada di kisaran Rp 11.000,- per US$. Hutang luar negeri Indonesia telah mencapai angka US$ 200 miliar. Harga-harga semakin melambung tinggi, tak terkejar oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat pemutusan hubungan kerja sudah mencapai angka 20 juta jiwa. Jumlah Rakyat miskin melambung hingga 80 juta jiwa dan International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlahnya akan membengkak hingga 130 juta jiwa pada awal tahun depan yang berarti dua pertiga dari seluruh Rakyat Indonesia akan terpuruk di bawah garis kemiskinan jika rehabilitasi ekonomi masih berjalan seperti sekarang. Kelaparan sudah merebak di seluruh pelosok negeri, bukan saja karena kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok itu sendiri, namun lebih banyak disebabkan oleh mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Diperkirakan sedikitnya 10% balita di Indonesia sudah mulai menderita penyakit kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada balita sangatlah menyedihkan karena akan berdampak tidak berkembangnya tingkat kecerdasan dan pertumbuhan badan balita tersebut. Pada stadium lanjut kekurangan gizi ini akan memutasikan gen dan kerusakan tersebut baru akan bisa diperbaiki dalam dua generasi. Balita-balita kekurangan gizi itulah yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia di pertengahan abad 21, di mana semua orang di planet ini harus berkompetisi dalam sebuah persaingan global. Di sisi lain, bahaya disintegrasi, rasialisme dan fanatisme keagamaan semakin menguat. Pada daerah-daerah yang selama Orde Baru ditekan secara militer timbul aspirasi-aspirasi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara halus bahaya disintegrasi tersebut menemukan dirinya dalam usulan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara federal. Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, sopan, halus dan lembut tiba-tiba berubah menjadi beringas. Kebuntuan aspirasi yang selama ini terjadi akibat sumbatan rejim Orde Baru seolah-olah diledakkan sekaligus. Rakyat kecil yang selama tiga dasawarsa lebih dijarah oleh Soeharto dan cowny-crowny-nya secara salah melampiaskannya kepada warga keturunan Tionghoa yang selama ini dianggap memperoleh potongan kue terbesar dari porsi pembangunan ekonomi Orde Baru. Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa yang selama pemerintahan Orde Baru diisolasikan secara ekonomi dan politik dari masyarakat Indonesia lainnya sekarang menjadi sasaran amuk massa dan penjarahan pada setiap kerusuhan di semua wilayah di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang selama Orde Baru dikotak-kotakan oleh SARA, seperti lepas kendali saat pembatas yang selama ini ada dihapuskan. Perbedaan-perbedaan yang selama ini ditumbuhsuburkan oleh rejim Orde Baru menjadi pertentangan yang sangat mengkhawatirkan. Kebebasan yang ada telah disalahgunakan dengan saling menghujat antar kelompok etnis dan agama. Belum tuntasnya pembersihan terhadap kekuatan Orde Baru adalah kesalahan fatal. Kegembiraan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dengan turunnya Soeharto merupakan ejakulasi yang sangat prematur. Kekuatan Soeharto yang sebenarnya masih sangat kuat dan dengan menggunakan remote control mengendalikan pemerintahan saat ini. Hal ini dibuktikan dengan belum tuntasnya pengusutan terhadap kejahatan-kejahatan Orde Baru. Pengusutan terhadap kasus penculikan aktivis, insiden Trisakti 12 Mei, kasus kerusuhan 13-14 Mei, pengusutan harta kekayaan Soeharto dan kasus-kasus lainnya dimunculkan silih berganti tanpa adanya kejelasan kasus-kasus tersebut pada akhirnya. Pengusutan Harta kekayaan Soeharto dilakukan secara ogah-ogahan, karena orang-orang yang melakukan pengusutan tersebut tidak lain adalah anak buah-anak buah Soeharto sendiri. Pemerintahan Habibie sendiri masih tetap mempercayai dan memperlakukan Soeharto sebagai atasannya. Pemerintahan Habibie yang pada awal pemerintahan berpura-pura menunjukkan wajah demokratis, selama empat bulan berevolusi menunjukkan wajah aslinya yang sama dan sebangun dengan pemerintahan Soeharto. Cara-cara ala rejim Soeharto kembali digunakan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai politik yang mendapatkan dukungan besar dari Rakyat terus ditindas dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya dengan mengandalkan asas legalitas tolol ala Orde Baru. Gerakan-gerakan anti pemerintah kembali ditanggapi dengan represi militer. Kelompok-kelompok pro-status quo kembali dihidupkan untuk melawan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi. Kelompok ini sekarang secara kasar menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk melawan kekuatan Reformasi. Kelompok-kelompok ini menggunakan isu-isu usang komunisme yang ditiupkan bersama-sama dengan pihak penguasa dan pihak militer. Doktrin-doktrin negatif tentang komunisme yang selama tiga dasawarsa ditanamkan pada seluruh bangsa Indonesia menyebabkan seseorang atau sebuah kelompok yang di-cap komunis menjadi tidak bisa bergerak. Kondisi ini rupanya masih dimanfaatkan oleh rejim Habibie-Wiranto. Dalam situasi yang serba tidak menentu ini, timbul berbagai alternatif solusi dari berbagai pihak, mulai yang paling moderat hingga yang radikal: Revolusi! Pada minggu kedua bulan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan jargon politik "Revolusi dari Surabaya" yang diangkat bertepatan dengan kunjungan Habibie ke Surabaya. Beberapa orang juga sudah menyamakan konsep "Reformasi Total" dengan "Revolusi", tentunya revolusi tidak berdarah. Alternatif solusi ini wajar saja timbul karena kegagalan Habibie dalam memimpin negara ini. Setidaknya dua tokoh dengan massa besar sudah menyatakan hal itu: K.H. Abdurrahman Wahid dengan 30 juta massa NU-nya sudah menyatakan bahwa pemerintahan Habibie gagal. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia, Megawati Soekarno Putri juga sudah mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa pemerintahan Habibie tidak dipercaya oleh Rakyat. Dalam bentuk yang lain, Dr. Amien Rais, ketua umum Partai Amanat Nasional sudah mengancam akan mengerahkan massa jika Habibie tidak serius mengusut kekayaan Soeharto. Revolusi mungkin alternatif solusi yang tercepat. Konsepnya adalah dengan membubarkan DPR/MPR dan menurunkan Habibie dari kursi kepresidenan, kemudian membentuk pemerintahan transisi berbentuk presidium berisi tokoh-tokoh nasional yang dipercaya oleh Rakyat. Presidium ini bertugas untuk menyusun sebuah pemilihan umum yang demokrastis beserta perangkat-perangkat hukumnya. Yang terpenting, presidium ini dengan kepercayaan yang diberikan oleh Rakyat akan dapat memulihkan perekonomian. Belum pulihnya perekonomian saat ini lebih cenderung karena belum pulihnya kepercayaan Rakyat terhadap pemerintah. Bisa saja kita menunggu hingga terbentuk pemerintahan hasil pemilu yang akan mulai bekerja pada awal tahun 2000. Tapi tegakah kita melihat Rakyat menunggu selama itu? Di sisi lain revolusi sangat besar kemungkinannya untuk menjadi sebuah goro-goro. Pihak penguasa, khususnya pihak militer tidak akan begitu saja membiarkan terjadi sebuah revolusi di negara ini. Yang dikhawatirkan justru jika terjadi perpecahan di kalangan militer sendiri. Kalau ini terjadi maka dapat timbul perang saudara di bumi pertiwi tercinta. Hal ini menyebabkan banyak orang masih alergi dengan konsep "revolusi". Akhirnya kembali kepada Rakyat Indonesia sendiri, apakah kita masih sanggup bertahan hingga tahun 2000? Kalau sanggup, mungkin lebih baik kalau kita memilih sebuah "Reformasi Damai" atau "Reformasi konstitusional", menggunakan istilahnya kelompok pendukung Habibie. Tapi mungkin dengan catatan bahwa pemerintahan Habibie harus benar-benar serius melaksanakan agenda Reformasi. Sebab jika tidak kepercayaan Rakyat dan dunia internasional akan semakin turun dan ekonomi bangsa Indonesia akan semakin terpuruk. Jika itu terjadi, apakah mungkin Rakyat yang lapar mau menunggu hingga tahun 2000? Saya rasa tidak! Klik disini untuk Membeli buku Pramoedya Ananta Toer |
